Apakah Bermain Forex Itu Halal

Hukum Trading Forex Menyut MUI Halal Atau Haram Hukum Trading Forex Menyut MUI Halal Atau Haram Mengelköpande Mänskliga Mänskliga Mänskliga Handel Trading Forex MenurutIslam (Meski Sudah Banyak dikupas) Gör det möjligt för dig att publicera en artikel från Gainscope Tentang FATWA MUI TENTANG TRADING FOREX. Di luar sana berkembang juga pendapat yang bersebarangan dengan fatwa MUI ini mana merka tetap berpendirian pada bahwa handel forex adalah HARAM dengan hujjahargumen yang mereka pegangi. Keputusan berpulang pada dan ada di tangan Anda. Selamat membaca. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Det här omdömet har översatts automatiskt till engelska för att du ska få råd från så många resenärer som möjligt. Indonesien: 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Apakah Trading Forex Halal 3. Apakah Trading Forex Diperbolehkan Dalam Agama Islam 4. Apakah SWAP Itu Mari Kita bahas dengan artikel yang pertama: Forex Dalam Hukum Islam Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya per dagangan barang-barang kebutuhankomoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG-masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri än berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Förbättra nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR ger dig en internationell utmärkelse för att du ska kunna förbättra din verksamhet. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volym permintaan dan penawarannya. Adanya tillåter dig att ta hand om din meny med transaktioner. Yang Secara nyata Hanyalah Tukar-menukar mat från Yangtze Nilai. HUKUM ISLAM Dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. --- gt Ada perjanjian untuk medlemi men menerima Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli än penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Mänskliga sorters meningsfulla objekstransaktioner: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri Atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, du vet att du vet att du är dykare. Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal än Al Baihaqi från Ibnu Masud) Jual Beli Barang och du har tid att göra transaktioner med Diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh troruska atau membatalkan jual belinya. Hal ii sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni från Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu ia tidak melihatnya, jag har berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli har en tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya, en diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus blandeluarkan semua haril tanaman och har varit otroligt dumma. Hal ii sesuai dengan kaidah hukum Islam: 8220Kesulitan det är menarik kemudahan.8221 Demikiska juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperati makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi etiketten som du kan göra med. Vide Sabiq, op. cit. hal. 135. Mengenai text är en del av islam som är en del av Al Suyuthi, Al Ashbah och Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 Hal. 55. JUAL BELIQUE VALUTA AS DAN SAHAM Yang Dimaksud dengan valuta soming adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya exporterir Indonesia, som är en del av Indonesien, har en stor del av Indonesien, och Indonesien har en underbar uppfattning om att det inte finns några konsekvenser för detta. Dengan demikian akan timbul penawaran än den här valutan asing. setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing-masing (kursen är inte lika bra som möjligt) för att ta del av 1 dolar Amerika Rp. 12,000. Namun kursen är en avgörande faktor när det gäller nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah, som är en del av ekonomin negara masing-masing. Penningskatas kurs än transaktionell valuta för valutahandel i Bursa Valuta Asing (AWJ Tupanno, et al. Ekonomi än Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syariah National Majelis Ulama Indonesien Nej: 28DSN-MUIIII2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), men det är inte säkert att du är en vän för att du ska kunna äta dig. b. Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) transaktion jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaktionen yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. c. Bahwa Agar Kegiatan Transaksi Tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah talar för att du ska kunna tala om det. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah av Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW, Bersabda, Sesungguhnya, som är en av de ledamöter som drabbades av att drabbas av familjen (Antara kedua belah pihak) (HR.) Än Ibnu Majah, än dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah, dengan tekst Muslim från Ubadah bin Shamit, Nabi såg bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syairen, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) samma än vad som sägs om sekara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan sekara tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, än Ahmad, från Umar bin Khattab, Nabi såg bersabda: (Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat Muslim från Abu Said al-Khudri, Nabi såg bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) än janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) än janganlah menambahkan sebagaian ata sebagian yang lain dan janganlah menjual emas än perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat Muslim från Bara bin Azib än Zaid bin Arqam. Rasulullah såg melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan muslimin terikat dengan syarat-syarat merka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalan yang haram. 8. Ijma. Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu 1. Surat av pimpinah Enhet Usaha Syariah Bank BNI nr. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah National Pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. Dewan Syariah National Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidig untuk spekulasi (untung-untungan). 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus samma än secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) och berättade om transaktioner än sekara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi Pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat (över disken) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu hara dianggap sebagai processen penyesesaian och du kommer alltid att vara bättre än mer. 2. Transaksi FRÅN, Yaitu transaksi Pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, har haft och har gått iväg, och har haft en dykning, men har inte haft en sådan dilemma, som har haft det, så har du haft det med dig, du kommer aldrig att få det, du kommer aldrig att göra det. hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga framåt. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh haj dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidig har dilakukan atas sejumlah enhet valuta asing pada harga än jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NATIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIEN Tulisan lain yang menguatkan adalah sebagaimana ditulis ohuru dr. Mohammed Obaidullah di bawah ii tentang ISLAMIC FOREX TRADING. 1. De grundläggande valutakontrakten Det finns en allmän konsensus bland islamiska jurister om att valutor i olika länder kan bytas ut på en punkt till en annan skillnad än enhet, eftersom valutor från olika länder är olika enheter med olika värden eller inneboende värden , och köpkraft. Det verkar också vara ett övergripande avtal mellan en majoritet av forskare om att valutaväxling i framtiden inte är tillåten, det vill säga när båda parternas rättigheter och skyldigheter avser ett framtida datum. Det finns dock en stor meningsskiljaktighet bland jurister när en av parternas rättigheter, som är samma som motpartens skyld, skjuts upp till ett framtida datum. För att utarbeta, låt oss överväga exemplet av två individer A och B som tillhör två olika länder, Indien respektive USA. A avser att sälja indiska rupier och köpa amerikanska dollar. Den omvända gäller för B. Den överenskomna rupee-dollarkursen är 1:20 och transaktionen innebär köp och försäljning av 50. Den första situationen är att A gör en spotbetalning på Rs1000 till B och accepterar betalning av 50 från B . Transaktionen avvecklas på båda punkterna. Sådana transaktioner är giltiga och islamiskt tillåtna. Det finns inga två åsikter om detsamma. Den andra möjligheten är att avveckling av transaktionen från båda ändarna är uppskjuten till ett framtida datum, säg efter sex månader från och med nu. Detta innebär att både A och B skulle göra och acceptera betalning av Rs1000 eller 50, i förekommande fall, efter sex månader. Den övervägande uppfattningen är att ett sådant kontrakt inte är islamiskt tillåtet. En minoritetsvy anser det tillåtet. Det tredje scenariot är att transaktionen delvis regleras endast från ena änden. Till exempel gör A en betalning av Rs1000 nu till B i stället för ett löfte av B att betala 50 till honom efter sex månader. Alternativt accepterar A 50 nu från B och lovar att betala Rs1000 till honom efter sex månader. Det finns diametralt motsatta syn på tillåtligheten av sådana kontrakt som uppgår till bai-salam i valutor. Syftet med detta dokument är att presentera en omfattande analys av olika argument till stöd och mot tillåtligheten av dessa grundläggande kontrakt med valutor. Den första typen av upphandling som innebär utbyte av motvärden på plats är bortom någon form av kontrovers. Tillåtlighet eller annat av den andra typen av kontrakt där leverans av ett av motvärdena skjuts upp till ett framtida datum, diskuteras generellt inom ramen för ribaförbudet. Följaktligen diskuteras detta kontrakt i detalj i avsnitt 2 som behandlar frågan om förbud mot riba. Tillåtlighet av den tredje avtalsformen där leverans av båda motvärdena uppskjuts, diskuteras generellt inom ramen för att minska risk och osäkerhet eller gharar som är involverade i sådana kontrakt. Detta är därför det centrala temat i avsnitt 3 som behandlar ghararfrågan. Avsnitt 4 försöker en helhetssyn av sharia rör frågor liksom också den ekonomiska betydelsen av de grundläggande formerna för upphandlande på valutamarknaden. 2. Förbudet mot Ribaförbudet Divergensen av synpunkter1 om tillåtlighet eller på annat sätt av valutakontrakt i valutor kan spåras främst till frågan om ribaförbud. Behovet av att eliminera riba i alla former av valutakontrakt är av största vikt. Riba i sitt sharia-sammanhang definieras i allmänhet2 som en olaglig vinst som härrör från kvantitativ ojämlikhet av motvärdena i en transaktion som verkar för att utbyte av två eller flera arter (anwa), som tillhör samma släkt (jins) och styrs av samma effektiva orsak (illa). Riba klassificeras i allmänhet i riba al-fadl (överskott) och riba al-nasia (uppskjutning) som betecknar en olaglig fördel i form av överskott eller utsättning. Förbud mot den förstnämnda uppnås genom en bestämmelse att växelkursen mellan objekten är enighet och ingen vinst är tillåtet för endera parten. Den senare typen av riba är förbjuden genom att inte tillåta uppskjuten uppgörelse och se till att transaktionen löses på plats av båda parterna. En annan form av riba kallas riba al-jahiliyya eller pre-islamisk riba som övergår när långivaren frågar låntagaren vid förfallodagen om den senare skulle avveckla skulden eller öka densamma. Ökningen åtföljs av att ränta på det belopp som ursprungligen lånades. Förbudet mot riba i utbyte av valutor som tillhör olika länder kräver en process av analogi (qiyas). Och i någon sådan övning med analogi (qiyas) spelar effektiv orsak (illa) en extremt viktig roll. Det är en gemensam effektiv orsak (illa), som förbinder föremålet för analogi med ämnet i utövandet av analogt resonemang. Den lämpliga effektiva orsaken (illa) vid växlingskontrakt har definierats olika av de stora skolorna i Fiqh. Denna skillnad återspeglas i den analoga resonemanget för pappersvalutor som tillhör olika länder. En fråga av stor betydelse i processen med analogt resonemang hänför sig till jämförelsen mellan pappersvalutor med guld och silver. I islamens tidiga dagar utförde guld och silver alla pengarnas funktioner (thaman). Valutor gjordes av guld och silver med ett känt inneboende värde (kvant av guld eller silver som finns i dem). Sådana valutor beskrivs som thaman haqiqi eller naqdain i Fiqh-litteraturen. Dessa var universellt acceptabla som huvudväxelväxel, som utgjorde en stor del av transaktionerna. Många andra råvaror, såsom olika sämre metaller, fungerade också som utbyte, men med begränsad acceptans. Dessa beskrivs som falsk i Fiqh-litteraturen. Dessa är också kända som thaman istalahi på grund av att deras acceptans inte beror på deras inneboende värde utan på grund av den status som samhället beviljat under en viss tid. Ovannämnda två former av valutor har behandlats väldigt olika av tidiga islamiska jurister med hänsyn till tillåtligheten för kontrakt som involverar dem. Frågan som måste lösas är om nuvarande alderspappersvalutor faller under den tidigare kategorin eller den senare. En uppfattning är att dessa bör behandlas i nivå med thaman haqiqi eller guld och silver, eftersom dessa tjänar som huvudväxlar och kontonhet som den senare. Av samma skäl bör alla Sharia-relaterade normer och förordningar som gäller för Thaman Haqiqi också tillämpas på pappersvaluta. Utbyte av thaman haqiqi är känd som bai-sarf, och därför bör transaktionerna i pappersvalutorna regleras av sharia-reglerna som är relevanta för bai-sarf. Den motsatta uppfattningen hävdar att pappersvalutorna bör behandlas på ett sätt som liknar fals eller thaman istalahi på grund av att deras nominella värde skiljer sig från deras eget värde. Deras acceptabilitet härrör från deras rättsliga status inom hemmelandet eller den globala ekonomiska betydelsen (som till exempel för amerikanska dollar). 2,1. En syntes av alternativa synpunkter 2.1.1. Analogisk Reasoning (Qiyas) för Riba Förbud Förbudet mot Riba bygger på den tradition som den heliga profeten sade: Sälj guld till guld, silver till silver, vete för vete, korn för korn, datum för datum, salt för salt, i samma kvantiteter på plats och när varorna är olika, sälja som det passar dig, men på plats. Förbudet mot riba gäller således främst de två ädelmetallerna (guld och silver) och fyra andra varor (vete, korn, datum och salt). Det gäller också, analogt (qiyas) för alla arter som styrs av samma effektiva orsak (illa) eller som tillhör någon av släkten av de sex objekt som citeras i traditionen. Det finns dock ingen allmän överenskommelse mellan de olika skolorna i Fiqh och till och med forskare som tillhör samma skola om definitionen och identifieringen av effektiv orsak (illa) av riba. För Hanafis har den effektiva orsaken (illa) av riba två dimensioner: de utbytta artiklarna hör till samma släkt (jins) dessa har vikt (wazan) eller mätbarhet (kiliyya). Om i en given utbyte är båda elementen av effektiv orsak (illa) närvarande, det vill säga de utbytta motvärdena tillhör samma släkt (jins) och är alla väga eller alla mätbara, då är ingen vinst tillåten (växelkursen måste vara lika med enhet) och utbytet måste vara på plats. I fallet med guld och silver är de två elementen av effektiv orsak (illa): enhet av genus (jins) och vägtäthet. Detta är också Hanbali-vyn enligt en version3. (En annan version liknar Shafii och Maliki-vyn, som diskuteras nedan.) Således, när guld byts ut för guld eller silver byts ut för silver, är det bara tillåtet att göra spottransaktioner utan vinst. Det är också möjligt att i en given utbyte är en av de två elementen av effektiv orsak (illa) närvarande och den andra är frånvarande. Till exempel, om de utbytta artiklarna är alla väga eller mätbara men tillhör olika genus (jins) eller, om de utbytta artiklarna tillhör samma släkt (jins) men inte är väga eller mätbara, byt då ut med vinst (i takt som skiljer sig från enhet) är tillåten, men utbytet måste vara på plats. Således, när guld byts ut för silver, kan räntan skilja sig från enhet men ingen uppskjuten uppgörelse är tillåten. Om inget av de två elementen av effektiv orsak (illa) av riba är närvarande i en given utbyte gäller ingen av förbuden mot ribaförbud. Utbyte kan ske med eller utan vinst och både på plats eller uppskjuten basis. Med tanke på utbyte av pappersvalutor som tillhör olika länder skulle ribaförbud kräva en sökning efter effektiv orsak (illa). Valutor som tillhör olika länder är tydligt olika enheter som är lagliga betalningsmedel inom specifika geografiska gränser med olika inneboende värde eller köpkraft. Därför hävdar en stor majoritet av forskare med rätta att det inte finns någon enhet av släktet (jins). Dessutom är dessa inte väga eller mätbara. Detta leder till en direkt slutsats att ingen av de två elementen av effektiv orsak (illa) av riba existerar i sådan utbyte. Därför kan utbytet ske fritt från något förbud avseende växelkursen och sättet för avveckling. Logiken bakom denna position är inte svår att förstå. Det faktiska värdet av pappersvalutor som tillhör olika länder skiljer sig åt eftersom de har olika köpkraft. Dessutom kan pappersvalutaens inneboende värde eller värde inte identifieras eller bedömas till skillnad från guld och silver som kan vägas. Därför kan varken närvaron av riba al-fadl (med överskott) eller riba al-nasia (genom uppskjutning) etableras. Shafii-skolan i Fiqh anser den effektiva orsaken (illa) om guld och silver är deras egendom att vara valuta (thamaniyya) eller bytesmedia, kontonhet och värdeförvaring. Detta är också Maliki-vyn. Enligt en version av den här vyn, även om papper eller läder är gjord som bytesmedium och ges status som valuta, gäller alla regler som gäller naqdain eller guld och silver. Således är enligt denna version utbyte av valutor från olika länder till en annan skillnad än enighet tillåten men måste lösas på plats. En annan version av ovanstående två tankeskolor är att den ovan nämnda effektiva orsaken till att vara valuta (thamaniyya) är specifik för guld och silver och kan inte generaliseras. Det vill säga, varje annat föremål, om det används som ett bytesmedel, kan inte ingå i deras kategori. I enlighet med denna version är Sharia-förbuden mot Riba-förbud därför inte tillämpliga på pappersvalutor. Valutor som tillhör olika länder kan bytas ut med eller utan vinst och både på plats eller uppskjuten. Föredragandena i den tidigare versionen hänvisar till utbyte av pappersvalutor som tillhör samma land för att försvara deras version. Juristens konsensusutlåtande är i detta fall att sådan utbyte måste vara utan vinst eller i takt med enighet och måste lösas på plats. Vad är grunden bakom ovanstående beslut Om man ser Hanafi och den första versionen av Hanbali-positionen är det i detta fall endast en dimension av den effektiva orsaken (illa) närvarande, det vill säga att de tillhör samma släkt (jins ). Men pappersvalutorna är varken väga eller mätbara. Därför skulle Hanafi-lagen tydligen tillåta utbyte av olika kvantiteter av samma valuta på plats. På samma sätt om den effektiva orsaken till att vara valuta (thamaniyya) är specifik endast för guld och silver, skulle Shafii och Maliki-lagen också tillåta detsamma. Det är självklart att det här medger att det är möjligt att använda ribba-baserad upplåning och utlåning. Detta visar att det är den första versionen av Shafii och Maliki-tanken som ligger till grund för konsensusbeslutet om förbud mot vinst och uppskjuten uppgörelse vid utbyte av valutor som tillhör samma land. Enligt förespråkarna skulle utvidgningen av denna logik till utbyte av valutor från olika länder innebära att utbyte med vinst eller i en takt som skiljer sig från enighet är tillåten (eftersom det inte finns någon enhet av jins), men avvecklingen måste vara på plats. 2.1.2 Jämförelse mellan Valutaväxling och Bai-Sarf Bai-sarf definieras i Fiqh-litteraturen som ett utbyte med thaman haqiqi, definierat som guld och silver, som fungerade som huvudväxel för nästan alla större transaktioner. Föredragandena av uppfattningen att varje växling av valutor i olika länder är samma som bai-sarf argumenterar att i nuvarande ålderspapper har valutor effektivt och fullständigt ersatt guld och silver som utbytesmedium. Av analogi bör växling med sådana valutor styras av samma sharia-regler och förordningar som bai-sarf. Det hävdas också att om uppskjuten uppgörelse av någon av parterna i avtalet är tillåten, skulle detta öppna möjligheterna för riba-al nasia. Motståndare mot kategorisering av valutaväxling med bai-sarf men påpekar att utbytet av alla former av valuta (thaman) inte kan betecknas som bai-sarf. Enligt denna uppfattning innebär bai-sarf utbyte av valutor gjorda av guld och silver (thaman haqiqi eller naqdain) ensam och inte av pengar uttalade som sådana av de statliga myndigheterna (thaman istalahi). Den nuvarande åldersvalutan är exempel på den senare typen. Dessa forskare finner stöd i dessa skrifter som hävdar att om bytesvarorna inte är guld eller silver, (även om en av dessa är guld eller silver) då kan utbytet inte betecknas som bai-sarf. Inte heller skulle bestämmelserna om bai-sarf vara tillämpliga på sådana utbyten. Enligt Imam Sarakhsi4 när en individ köper falsk eller mynt gjord av underlägsna metaller, såsom koppar (thaman istalahi) för dirham (thaman haqiqi) och gör en spotbetalning av den senare, men säljaren har inte falsk i det ögonblicket , då är sådan utbyte tillåten. Att ta del av varor som utbytts av båda parter är inte en förutsättning (i händelse av bai-sarf är det.) Ett antal liknande hänvisningar existerar som tyder på att jurister inte klassificerar en utbyte av falsk (thaman istalahi) för en annan falskhet ( thaman istalahi) eller guld eller silver (thaman haqiqi), som bai-sarf. Därför kan utbyten av valutor från två olika länder som endast kan kvalificeras som thaman istalahi inte kategoriseras som bai-sarf. Inte heller kan begränsningen avseende spotavveckling åläggas sådana transaktioner. Det bör noteras här att definitionen av bai-sarf tillhandahålls Fiqh-litteratur och det finns inget omnämnande av detsamma i de heliga traditionerna. Traditionerna nämner om riba, och försäljningen och inköp av guld och silver (naqdain), som kan vara en viktig källa till riba, beskrivs som bai-sarf av de islamiska juristerna. Det bör också noteras att bai-sarf i Fiqh-litteraturen endast innebär utbyte av guld eller silver om dessa används för tillfället som ett bytesbyte eller inte. Utbyte med dinar och guldpynt, både kvalitet och bai-sarf. Olika jurister har försökt att klargöra denna punkt och har definierat sark som den utbyte där både de utbytta råvarorna är i naturen av thaman, inte nödvändigtvis själva själva. Därför, även när en av råvarorna behandlas guld (säger smycken), kallas en sådan utbyte bai-sarf. Föredragandena av uppfattningen att valutaväxling bör behandlas på ett sätt som liknar bai-sarf får också stöd från skrifter av framstående islamiska jurister. Enligt Imam Ibn Taimiya kallas allt som utförs som medel för utbyte, kontonhet och värdebutik thaman, (inte nödvändigtvis begränsat till guldförstärkt silver). Liknande referenser är tillgängliga i Imam Ghazzali5s skrifter. Såvitt som Imam Sarakhshis åsikter är oroade för utbyte med falska, enligt dem måste vissa ytterligare punkter noteras. I de tidiga dagarna av islam användes dinarer och dirhamer av guld och silver mestadels som växelkurs i alla större transaktioner. Endast de mindre deklarerades med falsk. Falsen hade med andra ord inte egenskaperna hos pengar eller thamaniyya i sin helhet och användes knappast som värdeförråd eller enhetsenhet och var mer i varans beskaffenhet. Därför fanns det inga restriktioner för köp av samma för guld och silver på uppskjuten basis. Nutidens valutor har alla funktioner hos thaman och är endast avsedda att vara thaman. Utbytet med valutor från olika länder är samma som bai-sarf med skillnad på jins och följaktligen skulle uppskjuten uppgörelse leda till riba al-nasia. Dr Mohamed Nejatullah Siddiqui illustrerar denna möjlighet med ett exempel6. Han skriver I ett givet ögonblick när marknadsräntan mellan dollar och rupi är 1:20, om en enskild inköp 50 till en hastighet på 1:22 (avveckling av hans skyldighet i rupier uppskjuten till ett framtida datum), då Det är högst sannolikt att han är. i själva verket låna Rs. 1000 nu i stället för ett löfte att betala tillbaka Rs. 1100 på ett angivet senare datum. (Sedan kan han få Rs 1000 nu, utbyta 50 inköpta till kredit till spotkurs) Sålunda kan sarf konverteras till räntebaserad låneansvarsutlåning. 2.1.3 Definiera Thamaniyya är nyckeln Det framgår av ovanstående syntes av alternativa uppfattningar att huvudfrågan verkar vara en korrekt definition av thamaniyya. En grundläggande fråga som leder till divergerande ställning om tillåtlighet gäller till exempel om thamaniyya är specifikt för guld och silver, eller kan associeras med allt som utför pengarnas funktioner. Vi tar upp några frågor nedan som kan beaktas vid varje övning vid omprövning av alternativa positioner. Det bör inses att thamaniyya kanske inte är absolut och kan variera i grader. Det är sant att pappersvalutorna helt och hållet har ersatt guld och silver som växelkurs, kontonhet och värdeförråd. På så sätt kan pappersvalutor sägas ha thamaniyya. Detta gäller dock endast för inhemska valutor och kan inte vara sant för utländska valutor. Med andra ord har indiska rupier endast thamaniyya inom Indiens geografiska gränser, och har ingen acceptans i USA. Dessa kan inte sägas ha besittning av thamaniyya i USA såvida inte en amerikansk medborgare kan använda indiska rupier som ett utbytesmedel, eller en kontonhet eller värdebutik. I de flesta fall är en sådan möjlighet avlägsen. Denna möjlighet är också en funktion av växelkursmekanismen på plats, såsom konvertibilitet av indiska rupier till amerikanska dollar och om ett fast eller flytande växelkurssystem är på plats. Om man till exempel antar fritt konvertibilitet för indiska rupier i amerikanska dollar och vice versa och ett fast växelkurssystem där rupee-dollarkursen inte förväntas öka eller minska inom överskådlig framtid, blir rupee-tamaniyya betydligt bättre . Exemplet citerat av Dr Nejatullah Siddiqui verkar också ganska robust under omständigheterna. Tillstånd att utbyta rupees för dollar på uppskjuten basis (från en ände, förstås) till en annan skillnad än spoträntan (officiell ränta som sannolikt kommer att vara fast till avvecklingsdagen) skulle vara ett tydligt fall av räntebaserad upplåning och utlåning. Men om antagandet om fast växelkurs är avslappnad och det nuvarande systemet med fluktuerade och flyktiga växelkurser antas vara fallet kan det visas att fallet med riba al-nasia bryts ner. We rewrite his example: In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation in rupees deferred to a future date), then it is highly probable that he is. in fact, borrowing Rs. 1000 now in lieu of a promise to repay Rs. 1100 on a specified later date. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 purchased on credit at spot rate) This would be so, only if the currency risk is non-existent (exchange rate remains at 1:20), or is borne by the seller of dollars (buyer repays in rupees and not in dollars). If the former is true, then the seller of the dollars (lender) receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 (at an exchange rate of 1:20). However, if the latter is true, then the return to the seller (or the lender) is not predetermined. It need not even be positive. For example, if the rupee-dollar exchange rate increases to 1:25, then the seller of dollar would receive only 44 (Rs 1100 converted into dollars) for his investment of 50. Here two points are worth noting. First, when one assumes a fixed exchange rate regime, the distinction between currencies of different countries gets diluted. The situation becomes similar to exchanging pounds with sterlings (currencies belonging to the same country) at a fixed rate. Second, when one assumes a volatile exchange rate system, then just as one can visualize lending through the foreign currency market (mechanism suggested in the above example), one can also visualize lending through any other organized market (such as, for commodities or stocks.) If one replaces dollars for stocks in the above example, it would read as: In a given moment in time when the market price of stock X is Rs 20, if an individual purchases 50 stocks at the rate of Rs 22 (settlement of his obligation in rupees deferred to a future date), then it is highly probable that he is. in fact, borrowing Rs. 1000 now in lieu of a promise to repay Rs. 1100 on a specified later date. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 stocks purchased on credit at current price) In this case too as in the earlier example, returns to the seller of stocks may be negative if stock price rises to Rs 25 on the settlement date. Hence, just as returns in the stock market or commodity market are Islamically acceptable because of the price risk, so are returns in the currency market because of fluctuations in the prices of currencies. A unique feature of thaman haqiqi or gold and silver is that the intrinsic worth of the currency is equal to its face value. Thus, the question of different geographical boundaries within which a given currency, such as, dinar or dirham circulates, is completely irrelevant. Gold is gold whether in country A or country B. Thus, when currency of country A made of gold is exchanged for currency of country B, also made of gold, then any deviation of the exchange rate from unity or deferment of settlement by either party cannot be permitted as it would clearly involve riba al-fadl and also riba al-nasia. However, when paper currencies of country A is exchanged for paper currency of country B, the case may be entirely different. The price risk (exchange rate risk), if positive, would eliminate any possibility of riba al-nasia in the exchange with deferred settlement. However, if price risk (exchange rate risk) is zero, then such exchange could be a source of riba al-nasia if deferred settlement is permitted7. Another point that merits serious consideration is the possibility that certain currencies may possess thamaniyya, that is, used as a medium of exchange, unit of account, or store of value globally, within the domestic as well as foreign countries. For instance, US dollar is legal tender within US it is also acceptable as a medium of exchange or unit of account for a large volume of transactions across the globe. Thus, this specific currency may be said to possesses thamaniyya globally, in which case, jurists may impose the relevant injunctions on exchanges involving this specific currency to prevent riba al-nasia. The fact is that when a currency possesses thamaniyya globally, then economic units using this global currency as the medium of exchange, unit of account or store of value may not be concerned about risk arising from volatility of inter-country exchange rates. At the same time, it should be recognized that a large majority of currencies do not perform the functions of money except within their national boundaries where these are legal tender. Riba and risk cannot coexist in the same contract. The former connotes a possibility of returns with zero risk and cannot be earned through a market with positive price risk. As has been discussed above, the possibility of riba al-fadl or riba al-nasia may arise in exchange when gold or silver function as thaman or when the exchange involves paper currencies belonging to the same country or when the exchange involves currencies of different countries following a fixed exchange rate system. The last possibility is perhaps unIslamic8 since price or exchange rate of currencies should be allowed to fluctuate freely in line with changes in demand and supply and also because prices should reflect the intrinsic worth or purchasing power of currencies. The foreign currency markets of today are characterised by volatile exchange rates. The gains or losses made on any transaction in currencies of different countries, are justified by the risk borne by the parties to the contract. 2.1.4. Possibility of Riba with Futures and Forwards So far, we have discussed views on the permissibility of bai salam in currencies, that is, when the obligation of only one of the parties to the exchange is deferred. What are the views of scholars on deferment of obligations of both parties. Typical example of such contracts are forwards and futures9. According to a large majority of scholars, this is not permissible on various grounds, the most important being the element of risk and uncertainty (gharar) and the possibility of speculation of a kind which is not permissible. This is discussed in section 3. However, another ground for rejecting such contracts may be riba prohibition. In the preceding paragraph we have discussed that bai salam in currencies with fluctuating exchange rates can not be used to earn riba because of the presence of currency risk. It is possible to demonstrate that currency risk can be hedged or reduced to zero with another forward contract transacted simultaneously. And once risk is eliminated, the gain clearly would be riba. We modify and rewrite the same example: In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation in rupees deferred to a future date), and the seller of dollars also hedges his position by entering into a forward contract to sell Rs1100 to be received on the future date at a rate of 1:20, then it is highly probable that he is. in fact, borrowing Rs. 1000 now in lieu of a promise to repay Rs. 1100 on a specified later date. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 dollars purchased on credit at spot rate) The seller of the dollars (lender) receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 dollars (at an exchange rate of 1:20) for his investment of 50 dollars irrespective of the market rate of exchange prevailing on the date of maturity. Another simple possible way to earn riba may even involve a spot transaction and a simultaneous forward transaction. For example, the individual in the above example purchases 50 on a spot basis at the rate of 1:20 and simultaneously enters into a forward contract with the same party to sell 50 at the rate of 1:21 after one month. In effect this implies that he is lending Rs1000 now to the seller of dollars for one month and earns an interest of Rs50 (he receives Rs1050 after one month. This is a typical buy-back or repo (repurchase) transaction so common in conventional banking.10 3. The Issue of Freedom from Gharar 3.1 Defining Gharar Gharar, unlike riba, does not have a consensus definition. In broad terms, it connotes risk and uncertainty. It is useful to view gharar as a continuum of risk and uncertainty wherein the extreme point of zero risk is the only point that is well-defined. Beyond this point, gharar becomes a variable and the gharar involved in a real life contract would lie somewhere on this continuum. Beyond a point on this continuum, risk and uncertainty or gharar becomes unacceptable11. Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar. A major factor that contributes to gharar is inadequate information (jahl) which increases uncertainty. This is when the terms of exc hange, such as, price, objects of exchange, time of settlement etc. are not well-defined. Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden. Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract. A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible. The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions.12 An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden. Speculation in its worst form, is gambling. The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income. The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it. Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts.13 Here it may be noted that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very much in conformity with Islamic rationality. An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information. All business decisions involve speculation in this sense. It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible. 3.2 Gharar amp Speculation with of Futures amp Forwards Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar. Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period. For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds. The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies. An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller. This objection is based on several traditions of the holy prophet.14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale. There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause (illa) of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause (illa) present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries. In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern. Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability. Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible. According to them, the efficient cause (illa), that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market. It is no longer relevant in the organized futures markets of today16. Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars. They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties. On the contrary, parties to the contract reverse the transaction and the contract is settled in price difference only. For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1: 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1:23 to individual B. This would imply A making a gain of Rs50 (the difference between Rs1150 and Rs1100). This is exactly what B would lose. It may so happen that the exchange rate would change to 1:21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain. This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other. This possibility of gains or losses (which theoretically can touch infinity) encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates. Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance. There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions. Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants. Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants. While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar. 3,3. Risk Management in Volatile Markets Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency. The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging. In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations. For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 (which at the current market rate of 1:22 mean Rs 1100 to him) after one month. There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 ( if the new rate is 1:21, A would realize only Rs1050 ). Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1:21.5 at the end of one month (and thereby, realize Rs1075) with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates. In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee (say, to 1:23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now.) While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party - whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies. As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 (with his obligation to pay 50 deferred by one month.) Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1: 21.5. There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him. The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month. As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate. For example, if dollar appreciates to 1: 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50. Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies. The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation. 4. Summary amp Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates. This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future. We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance. In a volatile market, the participants are exposed to currency risk and Islamic rationality requires that such risk should be minimized in the interest of efficiency if not reduced to zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation. However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance. Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero. It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba. Future is not a new form of contract. Rather the justification for proscribing it is new. If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates. Such speculation is not just a possibility, but a reality. The precise motive of an economic unit entering into a future contract - speculation or hedging may not ascertainable ( regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market). Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes. While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting. The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting. The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market. This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed. When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too. Bai salam would also enable the participants to manage risk. At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk. Notes amp References 1. These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy. The discussion on riba prohibition draws on these views. 2. Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p.16 3. Ibn Qudama, al-Mughni, vol.4, pp.5-9 4. Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25 5. Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991. 6. Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991. 7. It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too. In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation also on a spot basis), then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis (Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1:20) Thus, spot settlement can also be a clear source of riba. Does this imply that spot settlement should be proscribed too. The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time (true even in the above case). Riba can be earned only when the spot rate of 1:20 is fixed during the time interval between the transactions. This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic. 8. Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by the regulators. While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility. However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices. 9. Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale. However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense. The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller. 10. This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii. Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible. 11. It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty. Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution. Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible. The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty. 12. The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allahs prophet (pbuh) came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said: Those who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite time. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mothers womb. 13. According to a tradition reported by Abu Huraira, Allahs Messenger (pbuh) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered animals. The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag. One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn. Obviously it was a pure game of chance. 14. The holy prophet is reported to have said Do not sell what is not with you Ibn Abbas reported that the prophet said: He who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it. Ibn Abbas said: I think it applies to all other things as well. 15. The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract. It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase. 16. M Hashim Kamali Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.13, no.2, 1996 Send Your Comments to: Dr Mohammed Obaidullah, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 751 013, Indiayg tau ilmu agama. apakah maen forek haram tq.. Answer Forex ga haram. yang haram itu main forex.. karena main forex main judi. Sifatnya zero sum game. yang artinya keuntungan satu pihak MURNI berasal dari kerugian pihak2 yang lain. Coba cari di wikipedia tentang zero sum game. Saya kurang setuju ama stovena. Main forex haram bukan hanya bagi yang tidak memiliki ilmu, perhitungan dan strategi. (pure gambling) karena ingat. judi sendiri ada quotstrateginyaquot lho. tapi bukan berarti orang yang main judi dan pake strategi lantas judinya jadi halal. Judi haram karena sifatnya yang zero sum game Bermain Forex. karena sifatnya zero sum game. maka hukumnya judi. Karena sama dengan memperjual belikan uang. Tapi kalau semata2 hanya pertukaran mata uang tanpa menginginkan margin keuntungan (bukan main forex) maka halal karena memang terkadang kita perlu menukar mata uang. Seperti saat pergi ke luar negeri. Demikian. semoga membantu. Apa hukum bermain Forex di mata Islam Semakin maraknya permainan forex di Indonesia, apakah tidak ada tanggapan dari para tokoh Islam Saya sampai sekarang belum begitu paham dengan hukum bermain forex ini, apakah boleh atau haram. Ada juga yang bilang boleh kalau ada ilmu atau keahlian dalam bermainnya, kecuali tidak mengerti sama sekali dan hanya bersifat untung-untungan. Tolong donk, teman-teman atau ustadz-ustadz yang ngerti dengan masalah ini untuk menjawabnya.. Kalau haramhalal, dimana letak haramhalal nya itu. Trims. Answer setau saya islam melarang bermain forex. karena kegiatan utamanya adalah memperjual dan memperbelikan nilai mata uang. dlm islam tdk boleh. selain itu ada unsur judi nya juga. saya pernah ditawari kerja di kantor forex, tp saya tolak. karena saya memegang nilai agama. uang hanya boleh dipakai untuk membeli barang (beras, ikan dll) yg pasti barang halal. Halalkah Forex, Komoditi dan Stodex Q. ada tiga framtida handel med paling populer. forex (valas), komoditi, dan stock indexstodex (Hang Seng, Nikkei, Kospi). Apakah transaksi dan keuntunganprofit dari ketiganya den halal dalam Islam säger ingin terjun dalam bidang ini sebagai pendapatan sampingan (bila halal). Terima kasih. kalo mau tau apa itu, silakan buka asiaberjangka. co. id Svar maaf, pertama säger inlägga medlemmarna och svarade på att posta ocha. Bahwasanya har gjort det, hon har gjort det, och det är en bra sak för oss, vi har det bra. Vi har gjort det bra och vi har det bra. demikiska pula, framtida handel bukanlah penipuan. yang ada kemungkinan penipuan adalah bisnis seperti HYIP, som är en av dem som är en av de ledande männen i världen. namun ada baiknya anda tetap memilih pialang berjangka yang terdaftar di bappebti (bappebti. go. iddataperusahaanpialang. asp). karena kini telah ada pialang berjangka yang membuka on line handel sendiri tanpa harus menggunakan uang virtuella. tjej och tjej, du vet hur mycket du säger, säger dig själv, och du är en av mina mäklarer, och du är välkommen. silakan: forum. kompassaham-and-valas1147-forex-trading-ditinjau-dari-hukum-islam. html di situ, bisa dilihat bahwa jawabannya adalah halal selama dilakukan dengan cara spot dengan max waktu 2 hari. Jadi kalau anda bertransaksi pagi hari men menyesaikan transaktion siang atau malam hari, itu masih halal. (silakan baca di link tersebut agar lebih lengkap) borneo. blogsome20070222forex-dalam-sudut-pandang-islam kesimpulannya, citat av demikian, hukum dan pelaksanaan PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) sampai batas-batas terten boleh di nyatakan dapat diterima, atau setidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bayacirc al-salam. quot Åh, Undang-Undang di situ bukan tahun 1977, tap UU No 32 Tahun 1997. (Silakan baca di link tersebut agar lebih lengkap) kalau merujuk pada spekulasi, tidak sepenuhnya benar, karena ada barometer-barometer och harus anda perhatikan sebelum bertransaksi. ada analisa pasar, dan sebaiknya ocha memiliki pengetahuan yang memadai mengenai analisa-analisa seperti analisa teknik, grundläggande, fibonacci, än lain-lain. Jika anda ingin memulai usaha sampingan av sini, silakan saja, tapi sebaiknya och tetap berhati-hati än tidak meninggalkan pekerjaan anda sekarang. anda bisa memulainya misalnya dengan menggunakan demo konto untuk berlatih. kini di koran (Kompas) sering muncul iklan seminarium gratis untuk mengetahui metod handel med en minnesmärke kemungkinan anda förlust än memperbesar peluang vinst, säg kira anda bisa och träna det för att du ska kunna hjälpa dig. ada pula quotjasaquot på linje med medlemmarna och andra medarbetare och andra. Tapi tetap saja ada kemungkinan salah. Säg att du inte har något att säga om du kommer att göra det så länge du kommer att ta en titt på 6 bulan än du kommer att hinga kini, så du kan säga att du inte kan säga vad du säger om du säger att du har en telefon som du kan se 3 gånger. alhamdulillah, hasilnya baik. maximal hanya 3 kali förlust från 22 transaktioner. yang terpenting, jangan anda percaya pada mäklare och meningsfulla pasti untung. jangan percaya hal tersebut. mäklare skickar en kod med en kod för att få tag i den. anda juga bisa memilih untuk melakukan online handel sendiri seperti yang saya lakukan. Klicka här för att ladda ner den här plattformen. untuk sekedar anda ketahui, george soros pun quothanyaquot mengantongi profit 31 per bulannya dari forex, jadi profitnya sekitar 1,4 per hari. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh setiap trader di Indonesia. 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Apakah Trading Forex Halal 3. Apakah Trading Forex diperbolehkan dalam Agama Islam 4. Apakah SWAP itu Mari kita bahas dengan artikel yang pertama. Forex Dalam Hukum Islam Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhankomoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. ---gt Ada perjanjian untuk memberi dan menerima Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pe mbeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterima kan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. ( Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikiska juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperati makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi-etiketten som du kan göra med. Vide Sabiq, op. cit. hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam tersebut di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan demikian akan timbul penawaran dan perminataan di bursa valuta asing. setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing-masing (kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang asing) misalnya 1 dolar Amerika Rp. 12.000. Namun kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing (A. W. J. Tupanno, et. al. Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28DSN-MUIIII2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-sharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. b. Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. c. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah2:275: . Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Said al-Khudri:Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR. albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi s. a.w bersabda: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (denga syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.. 4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi s. a.w bersabda: (Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudri, Nabi s. a.w bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam. Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 8. Ijma. Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu 1. Surat dari pimpinah Unit Usaha Syariah Bank BNI no. UUS2878 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah National Pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. Dewan Syariah National Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. 2. Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwaadah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIASebelum ini persoalan membabitkan hukum Forex haram atau halal acapkali menjadi perdebatan dan persoalan dikalangan apa yang boleh kami istilahkan sebagai 8220kaki forex8221. Dan tahun lepas punk JAKIM telah menganjurkan Muzakarah Ahli-Ahli Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan bagi membincangkan perkara-perkara seperti: Kefahaman Umum Terhadap Perdagangan Mata Wang (Forex) än Kedudukannya Dalam Syarak Perdagangan Mata Wang (Forex) än Pandangan Syarak Mengenai Pegendaliannya Perdagangan Mata Wang (Forex) Kedudukannya Dalam Undang-undang dan Kesannya ke atas Ekonomi Dan haril daripada muzakarah tersebut terdapat beberapa rumusan dan kesimpulan yang telah dicapai antaranya ialah: Jual bela matawang diharuskan oleh syarak, namun perlu mematuhi dawabit terten selin menggelakkan unsur-unsur-unsur syibh riba , tips, dag, dygn, tid och pengar. Operasi spot forex ini juga didapati tidak sah dari sisi undang-undang Malaysia Malaysia Walaubagaimanapun, semalam satu ketetapan telah dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai Forex. Hukum Forex. Haram atau Halal KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan om Islam haram mengamalkan sistem perniagaan pertukaran wang asing. Pengerusi Jawatankuasa itu, Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana Perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran Wang Asing (Forex) seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. 8220Hasil kajian Jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan yang membabitkan pertukaran wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan berlawanan dengan hukum Islam.8221 8220Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Ke-98 har sagt det. Abdul Shukor berkata, banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran wang asing, oleh itu omat islam tidak perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatan itu membabitkan penggunaan internet di kalangan individuelle menyebabkan untung rugi tidak menentu. 8220Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, men det var inte så mycket pengar som vi hade på banken. Jag har en tidig menimbulk speciell mat, men du är inte säker på att du har en tidig meny, 8221 katanya. Beliau berkata, keputusan lain yang turut dicapai dalam mesyuarat det ialah mengharuskan umat Islam membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium yang dikendalikan Bank Simpanan National (BSN). Katanya, keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang disampaikan oleh pihak penal syaria Banken Negara pada muzakarah itu. 8220Pada mulanya, kita meragui tentang kaedah pelaksaaan skimte du tetapi kita berpuas hati selepas sistem perniagaan skim det duukar koncept Islam iaitu Mudharabah, 8221 katanya. 8211 BERNAMA Dahulu Secara Factanya Antara Sebab Ekonomi Malaysia Pernah Jatuh Tahun 19971998 Adelaine Tindakan Karajan Malaysia Bermain Forex Antarabangsa yang 8220duduk Dalam sistem kapitalis8221 Sehgana Telah Medlemskapet Ruang Kepada Spekulator George Soros Untuk Sabotaj Ekonomi Malaysia. Bagi kami ketetapan yang telah diberikan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menunjukkan melahirkan pendirian merka terhadap satu-satu kemusykilan untuk dijadikan panduan tambahan kepada om Islam i Malysia hari ini. Dan tindakan Majlis Fatwa Meletakan Hukum Forex har det duktigt sett, det är bara att du kommer att göra det så mycket som möjligt, men du kommer att ta en titt på det här alternativet för att se till att du får en bättre uppgift än vad du behöver. Yang berada dalam Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan ini ord bukannya sebarangan orang. Kalangan ulama än yang ada pengetahuan tinggi dalam ilu agama. 8220Adakah kita mahu terus menunggu jawapan yang kita ingini barulah kita akan terima amp berpuas hati dengan ketetapan daripada kalangan yang pengetahuan tinggi dalam agama terutamanya melibatkan hukum8221 Cuma kalau boleh selepas ini besarlah harapan kami sendiri supaya Jawatankuasa Kebangsaan Malaysia jenguklah-jenguklah sistem per bankan Malaysia hari ini melibatkan beberapa persoalan yang telah membelengu rakyat Malaysia secara umum dan om Islam i Malaysia amnya. Kami mahu lihat sendiri apa pendirian Jawatankuasa Kebangsaan Malaysia mengenai soal-soal yang melibatkan Sara 1Malaysia. Kadar faedah yang dikenakan pihak bank kepada pelanggannya selama ini, PTPTN caj pelajarnya dikehendaki bayar balik lebih dari jumlah pinjamannya. Dan mungkin kalangan anda sini mahu menambahnya Samada karriären är nöjd med att du alltid kommer att göra det. 2. Yang penting kami mahu melihat sendiri ketetapan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan terlebih dahulu. PS. Apa respon anda sebaik Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menfatwakan hukum Forex haram kenape mufti cuma keluarkan fatwa haram secara terpilih. Banyak yang haram. contohnya. huvudsakliga saham tue pun haram. pasal kerugian tak menentu. Urusniaga tertangguh. sume bank yang menawarkan simpanan ataupun sekara pinjaman sekara riba juga patut difatwakan secara jelas ttg pengharamannya. kenape mufti selalu mengeluarkan fatwa mengikut keuntungan karate semata-mata. jikalau kerajaan tidak mendapat keuntungan apa-apa daripada urusniaga tersebut. Maka difatwakan HARAM. manakala urusniaga yang sudah terang-terangan mengandungi riba tidak difatwakan sebagai HARAM. Nie ler mufti dunia. takut hilang jawatan. merujuk pada fatwa yg dkeluarkan. forex adalah haram kerana.1.spekulasi.2.intenet individu.3.keuntongan tdak menentu. soalanya..dimana bezanya dngan pasaran saham bskl..tolong jelas kan